Jaga Desa Diperkuat, Program MBG dan Indonesia Pintar Dikawal hingga ke Desa
Jaga Desa Diperkuat, Program MBG dan Indonesia Pintar Dikawal hingga ke Desa
TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diperkuat. Tak lagi sebatas mengawal tata kelola dana desa, program ini diarahkan untuk memastikan program prioritas nasional yang menyentuh langsung masyarakat dapat berjalan tepat sasaran.
Penguatan tersebut mengemuka dalam kegiatan Optimalisasi Jaga Desa yang dirangkaikan dengan Pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Provinsi Kepri di Ballroom Hotel Bintan Agro Resort, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (26/8/2026).
JAM-Intel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Hadir pula Bupati Bintan Roby Kurniawan, Wakil Bupati Bintan Deby Maryanti, Sekretaris Daerah Bintan Ronny Kartika, jajaran pemerintah daerah dan Kejaksaan, pengurus ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, serta perwakilan pemerintahan desa dari seluruh wilayah Kepri.
Program Jaga Desa kini diarahkan untuk memperkuat pengawalan terhadap sejumlah program prioritas nasional. Di antaranya Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Jaga Indonesia Pintar.
Kehadiran Jaga Desa diharapkan mampu memastikan program-program tersebut terlaksana secara transparan, akuntabel, sesuai ketentuan, sekaligus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pendekatan yang digunakan bukan sekadar mencari kesalahan. Jaga Desa mengedepankan langkah pencegahan dan pendampingan agar pemerintah desa memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan program serta mengelola anggaran sesuai aturan.
“Jaga Desa bukan hanya untuk mengawasi, tetapi memastikan program pemerintah berjalan baik, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas JAM-Intel Kejagung RI Reda Manthovani.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menilai posisi desa sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Menurutnya, desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan sekaligus menjalankan berbagai program pemerintah.
Karena itu, setiap program yang masuk ke desa harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Setiap program yang masuk ke desa harus dikelola dengan baik, transparan dan tepat sasaran. Kita menyambut baik sinergi bersama Kejaksaan melalui Jaga Desa, termasuk dalam mengawal program MBG dan Indonesia Pintar,” kata Ansar.
Penguatan Jaga Desa juga ditandai dengan pengukuhan DPD-DPC ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa se-Kepri.
Dalam struktur tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dipercaya sebagai Ketua DPD-DPC ABPEDNAS se-Kepri. Sementara Dwiana Nenny Pratamura dipercaya memimpin Srikandi Jaga Desa se-Kepri.
Kehadiran ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa diharapkan dapat memperluas kolaborasi dalam pengawasan pembangunan desa. Peran BPD diperkuat, sementara keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga semakin didorong.
Bupati Bintan Roby Kurniawan mengatakan, penguatan Jaga Desa harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, BPD, organisasi masyarakat desa hingga masyarakat.
“Kita ingin pemerintah desa semakin memahami tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi pemerintah, Kejaksaan, BPD, ABPEDNAS dan masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan semakin baik dan tepat sasaran,” ujar Roby.
Ia berharap sinergi tersebut mampu menciptakan pemerintahan desa yang semakin tertib dalam pengelolaan program maupun anggaran. Dengan demikian, berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat desa dapat terlaksana secara optimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
Penguatan Jaga Desa di Kepri pun menjadi bagian dari upaya membangun desa yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga kuat dari sisi tata kelola, transparansi dan partisipasi masyarakat.