Pemkab Anambas Kawal Penanganan Gangguan Listrik di Tarempa, Matak dan Jemaja
Wakil Bupati Anambas, Raja Bayu. (ist)
TRANSKEPRI.COM.ANAMBAS- Wakil Bupati Kepulauan Anambas (KKA) , Raja Bayu Febri Gunadian.SE, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi gangguan dan pemadaman listrik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah Tarempa, Pulau Matak, Jemaja, dan sekitarnya.
Untuk itu Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) menegaskan, bahwa Pemerintah daerah sangat-sangat memahami keresahan yang terjadi di masyarakat saat ini, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar (Primer) yang menjadi ornamen terpenting dalam mendukung aktivitas rumah tangga, pelayanan kesehatan, pemerintahan, pendidikan, telekomunikasi, perbankan, serta kegiatan usaha masyarakat.
“Kami sangat memahami keresahan yang terjadi dimasyarakat saat ini,. Pemadaman listrik tentu mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus mendorong PLN agar persoalan yang ada segera ditangani secara serius, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Raja Bayu, Rabu (26/08/2026).
Suami Kustiorini SE, MH, menyampaikan, Berdasarkan informasi mengenai kondisi sistem kelistrikan Tarempa, daya mampu pembangkit berada pada kisaran 3,5 MW, sedangkan beban puncak telah mencapai sekitar 3,2 hingga 3,3 MW.
Untuk itu Menurut Ayah Raja Azeza, kondisi tersebut menunjukkan bahwa cadangan daya sistem kelistrikan Tarempa saat ini relatif terbatas. Apabila salah satu unit pembangkit mengalami gangguan atau harus menjalani perawatan, kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Tarempa, Matak, Jemaja, dan wilayah sekitarnya berpotensi terdampak.
“Kondisi sistem perlu dilihat secara menyeluruh. Selisih antara daya mampu dan beban puncak saat ini relatif kecil. Karena itu, penguatan cadangan daya menjadi sangat penting agar gangguan pada satu unit pembangkit tidak langsung berdampak luas terhadap masyarakat,” paparnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas lanjut Wakil Bupati (Wabup) saat ini , terus mendorong secara maksimal langkah percepatan realisasi penambahan mesin pembangkit berkapasitas sekitar 1 MW guna memperkuat sistem kelistrikan Tarempa serta meningkatkan keandalan pasokan listrik di Pulau Matak dan Jemaja.
Selain solusi jangka menengah sambung Pria yang akrab di sapa RB'0ne, Pemerintah Daerah meminta PLN menyiapkan langkah penanganan sementara apabila realisasi mesin tambahan masih memerlukan waktu. Langkah tersebut antara lain mencakup evaluasi terhadap kondisi seluruh unit pembangkit, memastikan ketersediaan suku cadang, serta mempertimbangkan penambahan cadangan daya sementara apabila diperlukan.
“Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa mesin tambahan sedang diusulkan atau masih dalam proses. Yang diperlukan adalah kepastian mengenai waktu ketersediaan, pengiriman, pemasangan, hingga mulai beroperasinya mesin tersebut,” tegasnya.
Wakil Bupati mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, khususnya informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan atau memperkeruh situasi.
“Masyarakat tentu berhak menyampaikan keluhan dan kritik. Namun, kami mengimbau agar suasana tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Daerah akan terus meminta penjelasan dan kepastian dari PLN serta menyampaikan perkembangan kepada masyarakat secara terbuka,” katanya.
Menurut Raja Bayu, Pemerintah Daerah tidak berada pada posisi untuk menutupi persoalan maupun semata-mata membela PLN. Pemerintah Daerah berkepentingan memastikan masyarakat memperoleh layanan listrik yang lebih andal serta memastikan setiap permasalahan ditangani berdasarkan data dan fakta.
“Posisi kami jelas, yaitu memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Apabila terdapat persoalan teknis, kami meminta PLN segera menyelesaikannya. Jika terdapat kebutuhan dukungan dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangan, kami siap membantu. Namun, yang paling penting adalah adanya solusi dan kepastian waktu,” ucapnya.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan kelistrikan yang lebih matang untuk beberapa tahun ke depan. Pertumbuhan penduduk, aktivitas pemerintahan, kegiatan usaha, pariwisata, telekomunikasi, serta pembangunan daerah akan terus meningkatkan kebutuhan listrik di Tarempa, Matak, Jemaja, dan wilayah lainnya.
Oleh karena itu, tambah dia lagi, penambahan mesin berkapasitas 1 MW tidak boleh hanya dipandang sebagai solusi sementara, tetapi harus menjadi bagian dari upaya penguatan sistem kelistrikan secara menyeluruh.
“Jangan sampai setelah mesin tambahan beroperasi, satu atau dua tahun kemudian kita kembali menghadapi persoalan yang sama. PLN perlu menghitung kebutuhan listrik Tarempa, Matak, dan Jemaja untuk tiga hingga lima tahun ke depan, sehingga penambahan kapasitas dapat dilakukan sebelum sistem kembali berada dalam kondisi terlalu terbebani,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus berkoordinasi dengan PLN ULP Anambas, PLN UP3 Tanjungpinang, serta jajaran PLN pada tingkat yang lebih tinggi guna memperoleh kepastian penanganan dan penguatan sistem kelistrikan di Tarempa, Matak, Jemaja, dan wilayah sekitarnya.
Dia pun berharap seluruh pihak dapat menjaga komunikasi yang baik selama proses penanganan berlangsung.
“Kami ingin persoalan ini segera diselesaikan dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan. Pemerintah akan mengawal prosesnya, PLN harus bekerja secara maksimal, dan masyarakat kami harapkan tetap tenang. Setiap perkembangan penting akan disampaikan secara terbuka,” imbuhnya. (Yd)