Sosialisasi BBM Subsidi, Masyarakat Hinterland Bergantung Hidup Pada Sektor Perikanan dan Kelautan
Kepala Dinas Perikanan Batam Yudi Admajianto, membuka Sosialisasi Distribusi BBM Bersubsidi melalui Subpenyalur dan Penerbitan Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna JBT di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/8) diskominfo batam
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong penguatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih mudah diakses masyarakat yang berhak, khususnya nelayan di wilayah hinterland. Kondisi geografis Batam sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Distribusi BBM Bersubsidi melalui Subpenyalur dan Penerbitan Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang digelar Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Batam tersebut, dibuka Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang diwakili Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto. Ia mengatakan, Batam memiliki karakter wilayah yang berbeda dengan daerah lain karena terdiri atas kawasan mainland dan hinterland. Dari 12 kecamatan di Batam, sembilan berada di mainland, sedangkan tiga lainnya, yakni Belakang Padang, Bulang, dan Galang berada di wilayah hinterland.
Batam merupakan wilayah kepulauan dengan kurang lebih 371 pulau. Kondisi geografis ini memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Menurut Yudi, sebagian besar masyarakat di wilayah hinterland menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, kebijakan distribusi BBM bersubsidi perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pola aktivitas nelayan yang tersebar di berbagai pulau.
Ia menilai pendekatan yang diterapkan di daerah dengan kawasan nelayan yang terkonsentrasi tidak serta-merta dapat diterapkan di Batam. Di sejumlah daerah, kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas penyaluran BBM berada dalam satu kawasan. Sementara itu, nelayan Batam tersebar di berbagai pulau dengan akses transportasi yang tidak selalu mudah.
“Karena itu, kebijakan distribusi BBM bersubsidi di Batam harus mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan dan pola aktivitas nelayan yang tersebar,” katanya.
Yudi mengungkapkan, dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0–5 gross ton (GT) yang selama ini difasilitasi dalam penerbitan rekomendasi, baru sekitar 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui sistem X-Star. Artinya, jumlah nelayan yang telah memiliki surat rekomendasi tersebut baru sekitar 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Batam.(*)