
Bupati Bintan Ajukan Rancangan KUA-PPAS 2027, Fokus Perkuat Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan, Kamis (16/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi landasan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Roby Kurniawan mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bintan dan DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027, kata Roby, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, target kinerja makro daerah, serta kebijakan fiskal nasional.
Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Bintan mengusung tema pembangunan "Meningkatkan Akselerasi Kesejahteraan Berbasis Produktivitas Ekonomi Unggulan, SDM Berkualitas, Lingkungan Lestari, dan Tata Kelola Inovatif."
Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif.
Prioritas tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat investasi, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta meningkatkan daya saing daerah.
"Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun untuk memastikan pelaksanaan APBD berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Seluruh kebijakan diarahkan agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan," ujar Roby.
Ia menjelaskan, kebijakan belanja daerah akan diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan pelayanan dasar, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, investasi, dan ekonomi kreatif.
Selain itu, anggaran juga akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur ekonomi, menjaga kualitas lingkungan hidup, mendukung program strategis nasional dan daerah, percepatan penurunan kemiskinan, penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga pengendalian inflasi.
Dalam pemaparannya, Roby menyebutkan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp992,8 miliar yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp368,4 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp624,3 miliar.
Sementara itu, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp1,017 triliun dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp24,8 miliar.
Roby berharap pembahasan Rancangan KUA-PPAS dapat berlangsung secara konstruktif bersama DPRD hingga mencapai kesepakatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Ia optimistis sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD akan menghasilkan APBD yang sehat, efektif, tepat sasaran, serta mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Fiven Sumanti menyatakan DPRD menyambut baik penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai tahapan awal penyusunan APBD tahun depan.
Menurutnya, DPRD akan membahas dokumen tersebut secara objektif, cermat, dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Kami di DPRD Kabupaten Bintan berkomitmen untuk membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 secara objektif, cermat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembahasan ini akan mengedepankan kepentingan masyarakat, sehingga APBD yang nantinya disepakati benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan," ujar Fiven.