---

BP Batam Tunda Penyesuaian Tarif Peti Kemas Batu Ampar, Lakukan Evaluasi Biaya Logistik Secara Menyeluruh

---

TRANSKEPRI.COM, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam menunda implementasi penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok dan meningkatkan daya saing investasi di Batam.

Bagi pengguna jasa yang telah melakukan pembayaran berdasarkan tarif baru, BP Batam memastikan akan mengembalikan selisih biaya yang telah dibayarkan.

Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil dialog antara BP Batam dengan asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, pengguna jasa, serta berbagai pemangku kepentingan yang berlangsung di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).

Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan di sektor kepelabuhanan mampu meningkatkan kualitas pelayanan tanpa membebani dunia usaha.

"Evaluasi ini dilakukan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi dan perdagangan," ujar Denny.

Ia menjelaskan, transformasi TPK Batu Ampar terus dilakukan melalui modernisasi fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, serta penguatan konektivitas pelayaran internasional.

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Selama periode Januari hingga Mei 2026, volume bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar mencapai 222.131 TEUs atau meningkat 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, produktivitas bongkar muat juga meningkat hingga mencapai 40 boks per jam.

Menurut Denny, hasil pembahasan bersama pelaku usaha menunjukkan bahwa tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam-Singapura. Adapun sebagian besar biaya logistik berasal dari komponen jasa feeder dan transshipment.

Atas dasar itu, BP Batam akan terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor logistik guna mengkaji keterkaitan antara standar pelayanan, produktivitas operasional, investasi infrastruktur, dan struktur biaya logistik secara menyeluruh.

"Target kami adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang semakin modern, efisien, dan mampu meningkatkan kepercayaan investor. Karena itu, setiap kebijakan akan disusun secara terbuka, berbasis data, dan melalui dialog bersama dunia usaha," tutup Denny.