277 Daerah Ditegur, Apakah Termasuk Batam?
.jpeg)
Presiden RI, Ir Joko Widodo
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur 103 daerah yang belum mengalokasikan anggarannya untuk jaring pengaman sosial virus corona. Perintah ia keluarkan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (14/4).
Perintah tersebut ia keluarkan setelah ia mencermati APBD di sejumlah daerah. Dari pencermatan tersebut, Jokowi mengatakan masih menemukan kepala daerah yang APBD-nya tidak berubah.
"Ada beberapa daerah yang APBD-nya bussines as usual, belum menganggarkan jaring pengaman sosial," katanya, Selasa (14/4).
Jokowi mengatakan selain 103 tersebut ia juga menemukan ada 140 daerah yang belum menggelontorkan anggaran untuk menangani dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh virus corona.
"Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk menangani covid-19," katanya.
Jokowi mengatakan sikap daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini masih ada pejabat yang belum memiliki respons bagus untuk mengatasi wabah virus corona.
"Belum ada feeling dalam situasi tidak normal ini. Sekali lagi saya minta mendagri, menkeu buat pedoman bagi daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran yang ada sehingga pempus dan pemda memiliki 1 visi mengatasi penyebaran covid-19," katanya.
Walikota Batam, HM Rudi yang dikonfirmasi terkait apakah Batam termasuk salah satu dari 277 daerah yang mendapat teguran sampai berita ini dirilis belum memberikan jawaban.
Namun demikian berdasarkan, berita yang dirilis transkepri.com Kamis (09/04/20) lalu,
DPRD Kota Batam masih menunggu pengajuan anggaran untuk Covid-19 dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
"Kami (DPRD) masih menunggu pengajuan tentang kebutuhan untuk anggaran penanganan penyakit Covid-19 ini," kata Ketua DPRD Batam, Nuryanto.
Kata dia, belum adanya pengajuan anggaran untuk Covid-19, mereka (DPRD) tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan. Bahkan sambungnya, besaran anggaran yang diinginkan pun DPRD tidak tahu sama sekali.
"Kami sudah menyurati pemko terkait berapa anggaran yang mau dipakai. Sampai sekarang saja kami tidak tahu bagaimana program yang akan dijalankan nantinya," ujar Nuryanto.(009/bayu)