Wabup Anambas Ikuti Pemantapan Usulan Kampung Nelayan Merah Putih Bersama Pemprov Kepri
Wabup Anambas Ikuti Pemantapan Usulan Kampung Nelayan Merah Putih Bersama Pemprov Kepri
TRANSKEPRI.COM, ANAMBAS – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, mengikuti kegiatan pemantapan data usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 secara virtual bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan sejumlah instansi terkait, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, tersebut digelar dalam rangka sinkronisasi dan pemantapan data usulan pembangunan kawasan nelayan di wilayah Kepulauan Riau.
Dalam pertemuan itu, pemerintah kabupaten dan kota diberi kesempatan menyampaikan kondisi lapangan, kesiapan wilayah, hingga berbagai kendala yang dihadapi dalam pengusulan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Program tersebut merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mendukung pengembangan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya di daerah perbatasan.
Wakil Bupati Raja Bayu Febri Gunadian menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terus berkomitmen mendorong pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Tahun 2025 kami telah mengidentifikasi sebanyak 19 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Namun masih terdapat kendala terkait ketersediaan lahan di darat, sehingga setelah dilakukan penyesuaian dan pengumpulan data, saat ini terdapat tujuh kampung nelayan yang lahannya sudah tersedia,” jelasnya.
Ia menambahkan, dari sejumlah lokasi yang diusulkan, sebanyak lima kampung nelayan telah dinyatakan lolos untuk tahap survei lapangan. Meski demikian, sebagian besar lokasi berada di kawasan laut sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses pengembangan dan penetapan wilayah.
“Selain itu, kami juga akan kembali mengusulkan sekitar 15 kampung nelayan lainnya untuk dapat dipertimbangkan pada tahap berikutnya,” tambah Raja Bayu.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menekankan pentingnya memperhatikan aksesibilitas wilayah dalam penentuan lokasi pembangunan kawasan nelayan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya difokuskan pada kawasan laut, tetapi juga harus mempertimbangkan akses darat guna mendukung keberlanjutan pembangunan serta menghindari kendala operasional di kemudian hari.
Ansar juga menyoroti pentingnya kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis nasional, terutama daerah di ujung utara Indonesia. Ia menilai pendekatan pembangunan berbasis kawasan perbatasan dapat menjadi penguatan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut juga membahas koordinasi lintas instansi, termasuk agenda komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak guna mendukung kelancaran program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Provinsi Kepulauan Riau.
Kegiatan diakhiri dengan sesi diskusi dan pemantapan data usulan bersama seluruh peserta rapat sebagai upaya memperkuat koordinasi dalam percepatan pembangunan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih di Kepulauan Riau.