Upaya Kendalikan Imflasi, Pemko Batam Rutin Adakan Operasi Pasar

Senin, 24 November 2025

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Firmansyahdalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 secara virtual, Kantor Wali Kota Batam, Senin (24/11) diskominfo batam

 

TRANSKEPRI.COM.BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan rutin melaksanakan operasi pasar dan pasar murah di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta melindungi daya beli masyarakat.

Hal itu ditegaskan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Senin (24/11/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulan ke bulan tercatat 0,43 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 2,26 persen, serta inflasi tahun kalender mencapai 3,19 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,14.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Batam, inflasi year on year (y-on-y) sebesar 3,19 persen terjadi akibat peningkatan harga pada sepuluh kelompok pengeluaran. Kenaikan tersebut terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,35 persen; pakaian dan alas kaki sebesar 2,64 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,08 persen; perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11 persen; kesehatan sebesar 2,31 persen; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen; rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,70 persen; pendidikan sebesar 1,26 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,35 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan tertinggi yakni 16,51 persen. Sementara itu, kelompok transportasi justru mengalami deflasi sebesar 0,99 persen.

Komoditas penyumbang inflasi y-on-y di antaranya emas perhiasan, cabai merah, sewa rumah, sigaret kretek mesin (SKM), minyak goreng, biaya perguruan tinggi, telur ayam ras, daging sapi, pisang, hingga nasi dengan lauk. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi antara lain angkutan udara, bawang merah, bawang putih, dan beberapa jenis ikan.

Untuk inflasi month to month (m-to-m), komoditas yang menyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, angkutan udara, udang basah, sewa rumah, dan ikan tongkol/ambu-ambu. Adapun komoditas yang menyumbang deflasi antara lain bayam, cabai rawit, kangkung, daging ayam ras, ketimun, dan buncis.

Firmansyah menyampaikan bahwa Pemko Batam terus melakukan upaya stabilisasi harga komoditas pangan. “Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam rutin melaksanakan operasi pasar. Selain itu, Bagian Perekonomian Setdako Batam juga menggelar pasar murah menjelang Natal dan Tahun Baru,” ujar Ketua Harian TPID Kota Batam tersebut.

Ia berharap langkah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga dan meringankan beban masyarakat. “Semoga program pemerintah ini mampu menjaga daya beli dan ketahanan ekonomi warga Batam,” kata Firmansyah.

Secara nasional, inflasi Oktober 2025 bulan ke bulan (Oktober 2025 terhadap September 2025) tercatat sebesar 0,28 persen. Sementara inflasi tahun ke tahun (Oktober 2025 terhadap Oktober 2024) mencapai 2,10 persen dan inflasi tahun kalender (Oktober 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 2,84 persen.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa kenaikan harga emas menjadi salah satu pemicu inflasi pada Oktober 2025. “Harga emas meningkat 52,76 persen karena tingginya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi. Inflasi nonmakanan pada Oktober naik 0,28 persen, dan emas perhiasan memberi andil sebesar 0,21 persen. Tanpa emas, inflasi hanya 0,07 persen,” paparnya.

Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus. Hadir mendampingi Sekda Kota Batam, Kepala BPKAD Abdul Malik serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (rilis)