Bupati Anambas Respons Pandangan DPRD: Siap Tinjau Ulang Pengadaan dan Prioritaskan Layanan Dasar
TRANSKEPRI.COM, ANAMBAS – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, memberikan jawaban resmi atas pandangan umum seluruh fraksi DPRD mengenai Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna, Selasa (18/11/2025). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki prioritas anggaran, memperkuat kemandirian fiskal, dan memfokuskan belanja pada pelayanan dasar masyarakat.
Bupati juga menyatakan kesediaannya meninjau ulang rencana pengadaan kendaraan dinas yang sebelumnya dipersoalkan sejumlah fraksi.
Tanggapan untuk Fraksi PNBKS: Fokus Fiskal Realistis dan Evaluasi Pengadaan Dinas
Menanggapi kritik Fraksi PNBKS, Bupati Aneng menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperkuat arah kebijakan fiskal yang lebih realistis dan tepat sasaran.
Beberapa poin utama respons Bupati antara lain:
Penguatan Kemandirian Fiskal
Pemerintah daerah akan meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kerja sama dengan dunia usaha di sektor pariwisata, kelautan, dan energi.
Evaluasi Pengadaan Kendaraan Dinas
Menyikapi kritik mengenai urgensi pengadaan kendaraan dinas, Bupati menyatakan:
“Pemerintah akan meninjau kembali urgensi dan prioritas pengadaan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta asas kepatutan dan efisiensi.”
Penegasan Visi-Misi Bupati dalam RAPBD
Pemerintah berkomitmen memperjelas posisi program prioritas kepala daerah agar termuat secara eksplisit dalam struktur anggaran.
Pembatasan Kegiatan Seremonial
Pemerintah sepakat mengurangi kegiatan seremonial yang tidak produktif dan telah melakukan penajaman belanja untuk efisiensi.
Tanggapan untuk Fraksi PKAD: Kenaikan Pegawai dan Penyaluran Bansos Dipertegas
Kepada Fraksi PKAD, Bupati memberikan klarifikasi terkait struktur belanja yang banyak disoroti:
Kenaikan Belanja Pegawai 18%
Kenaikan ini disebabkan penyesuaian gaji ASN serta pengangkatan PPPK pada 2025. Pemerintah memastikan peningkatan ini tidak mengurangi ruang belanja pembangunan.
Rasionalisasi Belanja Gedung dan Peralatan
Penurunan anggaran di pos ini merupakan bagian dari upaya pengendalian dan efisiensi fiskal. Pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan aset yang sudah ada.
Penyaluran Bansos yang Naik 327%
Pemerintah menjamin penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui verifikasi DTKS dan basis data daerah agar benar-benar tepat sasaran.
Tanggapan untuk Fraksi PPIR: Infrastruktur Dasar dan Layanan Kesehatan Diprioritaskan
Menjawab pandangan Fraksi PPIR, Bupati menekankan komitmen pemerintah memperkuat layanan dasar di seluruh kecamatan, terutama wilayah terpencil.
Poin penting yang disampaikan antara lain:
Belanja Infrastruktur Dasar Naik 277%
Anggaran pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan diarahkan untuk membuka isolasi wilayah serta meningkatkan akses masyarakat.
Prioritas Pelayanan Kesehatan
Menyikapi laporan ambulans tak layak, Bupati menegaskan:
“Prioritas diberikan pada infrastruktur pelayanan dasar seperti ambulans, transportasi sekolah, fasilitas kesehatan, dan sarana kritis lainnya.”
Penanganan Krisis Air Bersih
Pemerintah menyiapkan pembangunan jaringan SPAM, rehabilitasi bak penampung air, serta pengadaan mobil tangki air guna menangani kondisi darurat.
Insentif Guru di Pulau Terpencil
Pemerintah mengalokasikan insentif khusus untuk memperkuat distribusi tenaga pengajar ke pulau-pulau kecil.
Strategi Menghadapi Penurunan DBH Rp79,14 Miliar
Merespons kekhawatiran seluruh fraksi atas penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), Bupati menjelaskan penyebabnya berasal dari kebijakan nasional dan merosotnya basis penerimaan pusat. Pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi mitigasi, seperti:
Penyesuaian prioritas belanja tanpa mengurangi layanan publik.
Efisiensi belanja operasional di seluruh perangkat daerah.
Optimalisasi PAD sebagai penopang fiskal.
Proses Pembahasan APBD 2026 Masuk Tahap Lebih Teknis
Di akhir penyampaiannya, Bupati Aneng menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas perhatian dan dukungan terhadap penyusunan APBD 2026.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga, sehingga APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Anambas,” tutupnya.
Dengan tanggapan komprehensif ini, pembahasan RAPBD 2026 Kabupaten Kepulauan Anambas diperkirakan memasuki tahap teknis berikutnya secara lebih konstruktif.