Pemkab Bintan Salurkan 38 Unit Bantuan RTLH Tahun 2025, Wabup Deby: Bukti Kepedulian Pemerintah untuk Warga Kurang Mampu
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, menyambangi warga penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kawal.
TRANSKEPRI.COM, BINTAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2025 ini, sebanyak 38 unit rumah menerima bantuan perbaikan dari pemerintah daerah.
Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti, turun langsung meninjau progres pembangunan RTLH di Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Rabu (10/9). Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan warga penerima bantuan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.
“Program RTLH ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kami berharap bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi warga,” ujar Deby.
Deby juga menekankan, meski anggaran daerah terbatas, Pemkab Bintan akan terus berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti membantu. Selama bisa dilakukan, program sosial seperti RTLH harus terus berjalan,” tambahnya.
Alokasi Anggaran dan Rincian Bantuan RTLH 2025
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Bintan mengalokasikan dana lebih dari Rp 1,3 miliar untuk program RTLH tahun ini.
Berikut rinciannya:
Pembangunan rumah baru: 5 unit (Rp 300 juta)
Renovasi berat: 14 unit (Rp 546 juta)
Renovasi sedang: 16 unit (Rp 432 juta)
Renovasi ringan: 3 unit (Rp 54 juta)
Salah satu penerima manfaat adalah Misdi (47), warga Kampung Lapangan, Kawal. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh ini mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya.
“Alhamdulillah, saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada Pemkab Bintan. Rumah kami sekarang bisa lebih layak dan nyaman untuk ditempati,” ungkapnya dengan haru.
Program RTLH ini menjadi bagian penting dari upaya Pemkab Bintan dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berharap, dengan tempat tinggal yang lebih layak, warga bisa hidup lebih sehat dan produktif.