
TRANSKEPRI.COM, BATAM — Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring dari ruang rapat Setdako Batam, Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/10/2025).
Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta dihadiri oleh sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Agenda rapat turut diisi dengan arahan dari Menteri Koperasi dan UKM mengenai penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program penyediaan tiga juta rumah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyinkronkan program antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, dan memperkuat program ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, program Gerakan Pasar Murah, yang melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Badan Pangan Nasional (Bapanas), merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Saya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,12 persen. Inflasi tetap menjadi perhatian utama kita bersama, sehingga diperlukan langkah konkret untuk terus menekannya,” ujar Tito.
Selain pengendalian inflasi, Mendagri juga menyoroti isu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas nasional yang memerlukan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kota Batam saat ini masih dalam kondisi terkendali dan stabil.
“Kita bersyukur inflasi di Kota Batam masih dalam batas aman. Capaian ini berkat kerja sama yang solid antara Pemko Batam, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok,” ungkap Yusfa.
Ia menambahkan, Pemko Batam terus memperkuat koordinasi lintas sektor agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, hasil rakor juga menjadi panduan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
Dengan kondisi inflasi yang tetap terkendali, Batam menunjukkan komitmennya sebagai daerah penopang utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dan nasional.