---

SDN 007 Tambelan Memprihatinkan, PMII Nilai Pemkab Bintan Abai Terhadap Pendidikan Pulau Terluar

---

TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG – Kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 007 Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dinilai sangat memprihatinkan. Ruang kelas yang sempit, minimnya fasilitas belajar, hingga toilet yang tidak layak pakai menggambarkan potret buruk dunia pendidikan di wilayah terluar tersebut.

Kondisi ini memantik sorotan tajam dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tanjungpinang–Bintan. Mereka menuding Pemerintah Kabupaten Bintan abai terhadap hak dasar pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini terpinggirkan dari perhatian pembangunan.

“Kami melihat kondisi SDN 007 Tambelan sungguh memilukan. Ini mencerminkan abainya pemerintah terhadap pendidikan anak-anak di daerah kepulauan,” tegas Ketua Cabang PMII Tanjungpinang–Bintan, Ucok Fatumonah Harahap, Senin (12/5/2025).

Ucok menyebut kondisi infrastruktur dan fasilitas belajar-mengajar di sekolah tersebut jauh dari layak, bahkan tidak manusiawi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Cabang PMII Tanjungpinang–Bintan, Eprizal Diansyah. Ia menyayangkan ketimpangan pembangunan di Kabupaten Bintan, padahal daerah ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

“PAD Bintan cukup besar, tetapi realitanya sekolah di wilayah kepulauan justru terabaikan. Apakah pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh pejabat? Seharusnya pendidikan jadi prioritas, bukan dibiarkan seperti ini,” kritik Eprizal.

Ia bahkan menyebut kondisi SDN 007 Tambelan tak layak dijadikan tempat belajar. “Hewan saja tidak pantas dipelihara di tempat seperti itu,” katanya.

PMII menilai ini sebagai bentuk ketimpangan kebijakan yang serius. Pemerintah dinilai gagal memenuhi amanat konstitusi dalam memberikan layanan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

“Pendidikan di pulau tidak boleh kalah kualitas hanya karena jarak. Pemkab Bintan harus mengubah cara pandang, jangan terus menjadikan kepulauan sebagai wilayah pinggiran yang luput dari pembangunan,” ujar Eprizal.

PMII menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal isu-isu pembangunan di daerah terluar. Mereka bahkan siap mendorong audit menyeluruh terhadap anggaran pendidikan dan membuka ruang dialog bersama Pemkab Bintan demi memperjuangkan aspirasi masyarakat Tambelan.

“Negara tidak boleh kalah oleh jarak. Di mana pun anak bangsa berada, mereka berhak mendapat pendidikan yang layak. Dan kami, PMII, akan terus berdiri bersama rakyat menuntut keadilan itu,” tutup Ucok. (*)