Pemko TPI Dinilai Lamban Tangani Virus Corona
Ketua Dewan Pendidkan Kota Tanjungpinang, Zamzami A Karim
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG - Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sejumlah larangan untuk tidak beraktifitas di luar rumah, bahkan intensitas himbauan pun telah disampaikan oleh sejumlah instansi pemerintahan daerah baik TNI dan Polri.
Pasca pencegahan penyebaran pandemi virus corona (Covid-19), masyarakat kota Tanjungpinang (TPI) masih terlihat beraktifitas seperti biasanya. Tidak terlihat ke khawatiran masyarakat untuk melakukan aktifitas di luar rumah kendati upaya persuasif gencar dilakukan.
Zamzami A.Karim, Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjungpinang menyatakan, belum terlihat ada rencana atau kebijakan lanjutan selain social distancing, bagi-bagi masker dan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara warga kota terlihat tidak begitu perduli dengan himbaun itu.
"Aktifitas masyarakat terpantau masih berjalan sebagaimana biasanya, walaupun agak lengang, kita berharap dalam hal ini Pemko Tanjungpinang dapat mengambil langkah-langkah nyata akan hal ini, atau saya kurang memperoleh informasi", Ujar Zamzami.
Seyogyanya Pemko sudah bisa menentukan sikap dan arah kebijakan bagi warga ekonomi lemah atau pekerja dengan pendapatan harian seperti ojek, pedagang keliling dan PKL.
Sepertinya sampai saat ini Pemko Tanjungpinang belum mengambil langkah nyata, bahkan rencana nyata pun belum dilakukan oleh mereka, kelihatannya pemko tidak punya arah dalam menangani virus Corona ini," kata Zamzami.
Oleh karena itu, Ia berharap warga Tanjungpinang harus proaktif, jangan menunggu pemerintah yang terkesan lamban, ingatkan mereka dan berupayalah untuk melindungi diri, keluarga dan memenuhi kebutuhan pasca penetapan larangan untuk tidak beraktifitas diluar rumah.
"Apa memang belum ada rencana nyata untuk menghadapi lockdown terbatas yang diperpanjang ini ya? Mengerikan. Kayaknya Pemko gamang dalam menghadapi atau menangani Covid19 dan antisipasinya", pungkas Zamzami.
Disisi lain, Khaidar Rahmat, pengamat kebijakan birokrat pemerintahan Kota Tanjungpinang berpendapat, bukankah sudah ada relokasi anggaran kebijakan presiden. Pasti TPAD akan menyusun relokasi tersebut bersama-sama dengan DPRD.
Jika itu tidak berjalan atau mandek, analoginya barangkali ada komunikasi yang terputus antara Pemko Tanjungpinang dengan DPRD.
"Saya menduga komunikasi dan koordinasi sepertinya kurang solid antara pemerintah dengan DPRD, atau mungkin imbas dari pengesahan APBD 2020 tempohari yang direvisi tanpa melibatkan Dewan," tebak khaidar. (mad)