Genjot Pembangunan, Bupati Pasaman Berkunjung ke Bapenas dan Kemen PUPR
Bupati Pasaman, Sabar AS saat mengunjungi Kementerian PUPR di Jakarta Kamis (06/06/24). (ist)
TRANSKEPRI.COM.PASAMAN -Upaya menggenjot laju pembangunan, Bupati Pasaman Sabar AS, melakukan audiensi ke Kementerian PUPR dan Bappenas di Jakarta.
"Dalam audiensi Bupati Pasaman didampingi sejumlah pejabat Pemkab Pasaman yaitu, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BAPPEDA, Kepala BAKEUDA, serta sejumlah direktur dari PDAM dan Dinas terkait.
Mereka menyampaikan usulan pembangunan prioritas Kabupaten Pasaman tahun 2025, yang diharapkan mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBN maupun DAK.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari koordinasi dan penyampaian usulan pembangunan prioritas Kabupaten Pasaman untuk tahun 2025, yang diharapkan dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN maupun DAK, kata Sabar AS kepada Media Kamis (6/6)
Beberapa usulan prioritas tersebut antara lain:
• Pengembangan SPAM IKK Sontang untuk meningkatkan layanan air minum dan sanitasi.
• Percepatan konektivitas transportasi antar daerah seperti rute Rao-Padang Lawas, Rao-Rokan, Bonjo-Suliki, Simpang Dingin-SP Banyak Madina, serta peningkatan kualitas ruas jalan kabupaten, terutama yang mendukung perekonomian masyarakat dan di daerah dengan kemantapan jalan yang masih rendah.
• Tindak lanjut penanganan infrastruktur pasca gempa Malampah.
• Revitalisasi Gelora Tuanku Imam Bonjol.
• Pengembangan pariwisata di Bonjol dan Geopark Equator Pasaman.
• Pembiayaan DAK di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, jalan, irigasi, sanitasi dan air minum, serta penanganan kemiskinan dan stunting.
Rombongan Bupati Pasaman di Bappenas diterima langsung oleh Direktur Regional 1 dan pejabat terkait. Sedangkan di Kementerian PUPR diterima oleh Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah bersama pejabat dari Cipta Karya, Bina Marga serta perencanan dan Anggaran.
Bappenas maupun Kementerian PUPR sangat mengapresiasi kunjungan Bupati Pasaman dengan membawa usulan Prioritas Pembangunan Daerah 2025, karena saat ini memang sedang berlangsung proses pembahasan perencanaan dan penganggaran RKP 2025 di tingkat Pusat.
Dalam pertemuan itu, dikonfirmasi bahwa usulan SPAM IKK Sontang telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dengan usulan sekitar 29 miliar rupiah.
"Sedangkan untuk pembiayaan DAK 2025, saat ini dalam proses pembahasan di tingkat Pusat terkait penetapan Lokasi Prioritas dan Menu DAK sambil menyinkronkan dengan Arah Kebijakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," tuturnya.(fauzi)