Pemerintah Provinsi Kepri melalui instruksi Gubernur H Ansar Ahmad pada masa pemerintahannya getol merubah wajah Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi (diskominfo kepri)
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri melalui instruksi Gubernur H Ansar Ahmad pada masa pemerintahannya getol merubah wajah Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi. Ini tak lain sebagai upaya mengembalikan kejayaan kota ini sebagaimana di masa lampau.
Menurut Gubernur Ansar, Tanjungpinang sebagai kota yang dulunya sebagai ibukota Provinsi Riau (sebelum berpindah ke Pekanbaru) dan ibukota Kabupaten Kepulauan Riau (saat masih bergabung dengan Provinsi Riau, seharusnya lebih dibanding kabupaten/kota lain yang ada di provinsi ini.
"Kota Batam dan Bintan lebih dikenal masyarakat di manca negara maupun di Indonesia," ungkap Gubernur Ansar, Sabtu (6/1).
Ini menurut Gubernur Ansar didasari atas sejumlah pengalaman yang dialami secara langsung ketika bertemu dengan orang luar Kepuauan Riau.
Ada beberapa hal yang kemudian menjadikan Batam dan Bintan lebih dikenal. Menurut Ansar, di antaranya adalah terdapat sejumlah sektor unggulan yang dimiliki Batam dan Bintan.
"Selain itu ada privilage khusus diberikan pemerintah pusat kepada Batam dan Bintan," sebut Gubernur.
Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang telah dikembangkan secara khusus sejak lama oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Bintan sebagai daerah wisata dan industri sehingga menjadikannya banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.
Tanjungpinang yang pernah menjadi ibukota Provinsi Riau dan Kabupaten Kepuluan Riau disebut Guberur Ansar sudah selayaknya berstatus sebagai kawasan Heritage.
Namun kawasan Kota Lama belakangan menjadi sepi seiring perluasan konsentrasi penduduk yang bergeser ke kawasan Timur Kota Tanjungpinang.
"Hal inilah yang kemudian kita (Pemerintah Provinsi Kepri) memutuskan melakukan pembenahan terhadap Kota ini (Tanjungpinang) termasuklah kawasan Kota Lama ini," sebut Gubernur Ansar.
Namun, lanjut Ansar, keterbatasan anggaran menjadikan pembenahan terhadap kota Tanjungpinang dilaksanakan secara bertahap.
Revitalisasi di kawasan Kota Lama pada tahun 2024 ini dikatakan Gubernur Ansar baru terbatas pada kawasan Jalan Merdeka dan Teuku Umar.
Di tahun 2024 mendatang penataan disebut Gubernur di antaranya difokuskan kepada penataan kabel yang dianggap menganggu estetika kota.
"Di tahun 2024 ini kabel-kabel yang ada di Jalan Teuku Umar dan Jalan Merdeka ujung hingga Gedung Daerah kita turunkan. Keterbatasan penataan kabel ini mengingat biaya menurunkan kabel yang tidak murah," sebut Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar menegaskan jika di Tahun 2024 ini penataan wilayah dan revitalisasi Kota Tanjungpinang distop terlebih dahulu mengingat anggaran yang difokuskan untuk penyelenggaraan Pilpres, Pilkada dan Pileg.
"Di samping itu dana bagi hasil (DBH) yang turun karena fluktuasi harga minyak," sebut Gubernur Ansar.
Namun, Gubernur Ansar berharap penataan kawasan Ibukota Kepri, Tanjungpinang, dapat dilanjutkan di tahun berikutnya.
Beberapa wilayah di Kota Tanjungpinang diyakinkan Gubernur Ansar memiliki potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar pula. Ada beberapa wilayah yang menurut Gubernur Ansar patut untuk ditata dan dikembangkan lagi.
Di antaranya kawasan Pelantar II yang berpotensi dijadikan sebagai pusat oleh-oleh, termasuk pula Jalan Bintan dan Lorong Bintan.
Gubernur Ansar meyakinkan Pemprov Kepri sangat fokus untuk mengemas kawasan Kota Lama Tanjungpinang secara menyeluruh.
"Ini sangat penting karena kawasan Kota Lama sangat menarik," sebutnya.
Kemudian Pemprov Kepri juga fokus kepada penataan kawasan Gurindam 12.
"Kita bersyukur di tahun 2024 ini, di sebelah Gedung LAM kita mendapat bantuan lebih dari Rp30 miliar untuk pengembangan ekonomi kreatif digital," sebut Gubernur.
Penataan kawasan Gurindam 12 menjadi fokus, termasuk penataan areal yang akan ditempati oleh pedagang.
Kemudian, lanjut Gubernur Ansar, penataan Pulau Penyengat juga masih menjadi prioritas. Di tahun 2023 saja Pemprov Kepri mendapat bantuan sebesar Rp20 miiliar dari Pemerintah Pusat.
Sebagian besar jalan di Pulau Penyengat rampung dibangun. Tahun depan akan dilanjutkan sebagian jalan, kemudian jalan lingkar, dan Balai Adat.
Gubernur juga sedang mengupayakan pembangunan Monumen Bahasa Nasional. Menteri Bappenas sedang berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk dapat hadir pada ground breaking (peletakan batu pertama) Monumen Bahasa.
"Kita ini sebenarnya punya telur emas dan tinggal ditetaskan saja emasnya," yakin Gubernur Ansar. (advertorial)