Proyek Strategis Kepri Upaya Peningkatan Sektor Wisata dan Ekonomi

Kamis, 28 Desember 2023

Gubernur Kepulauan Riau H Ansar Ahmad meyakini pembangunan strategis dilaksanakan memiliki dampak positif bagi masyarakat (diskominfo kepri)

TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG- Sejumlah proyek strategis dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023. Di antara proyek strategis dimaksud terdapat enam proyek di bidang ciptakarya yang bertujuan meningkatkan sektor pariwisata, perekonomian, serta sumber daya manusia (SDM).

Proyek strategis di bidang ciptakarya meliputi pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Karimun, pembangunan lanjutan Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM), pembanbgunan lanjutan Gedung Dekranasda, penataan kawasan Kota Lama Jalan Teuku Umar Tanjungpinang, pembangunan Gedung Bawaslu tahap 1, dan pengadaan dan penggantian pipa jaringan distribusi utama (JDU) Batu 10 - Simpang Kota Piring Tanjungpinang.

Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad SE MM meyakini pembangunan strategis dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, termasuk di bidang ciptakarya, akan memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Gubernur juga meyakinkan pembangunan dimaksud juga akan berdampak baik terhadap citra daerah, khususnya pembangunan di ibukota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Pembangunan gedung termasuk revitalisasi di Tanjungpinang diyakini akan merubah perwajahan ibukota yang berdampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan, serta perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula diyakini pula akan berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia, serta terciptanya lapangan kerja melalui gedung workshop Balai Latihan Kerja (BLK) yang dibangun di Kabupaten Karimun.

"Saya yakin pembangunan proyek strategis itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat," ujar Gubernur Unsar.

Berikut enam proyek strategis bidang ciptakarya yang dibangun melalui dana APBD Pemprov Kepri tahun anggaran 2023:

1. Gedung Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Karimun

Gedung Workshop BLK Karimun dibanguan di Desa Pamak, Tebing, Kabupaten Karimun. Gedung ini dibangun oleh  CV Bangun Bintan Makmur sebagai kontraktor dengan nilai kontrak addendum 3 sebesar   Rp 6.748.822.900.

Pembangunan gedung diawasi oleh CV Bergin Dwi Dimensi selaku konsultan supervisi dengan nilai kontrak sebesar Rp 347.835.700.

Saat ini realisasi proyek pembangunan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah rampung 100 persen dan dapat segera dioperasikan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

Gubernur Ansar meyakinkan agar gedung ini dapat difungsikan secara maksimal dalam mengasah kemampuan dan keterampilan masyarakat sehingga melahirkan tenaga kerja yang terampil dan profesional yang sesuai kebutuhkan dunia industri.

Direncanakan ada 22 keterampilan pra kerja masyarakat dilakukan di Gedung ini. Meliputi Teknik Manufaktur, Teknik Las, Teknik Otomotif,  Teknik Listrik, Teknik Elektronika, Bangunan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Garment Apparel, Tata Kecantikan, Tata Busana, Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Agribisnis, Desain Batik, Pengolahan Kulit, Pekerjaan Domestik, serta beberapa kejuruan lainnya.


2. Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri

Terletak di kawasan Gurindam 12, Tepi Laut, Tanjungpinang, pembangunan Gedung LAM Kepri lanjutan dilaksanakan oleh PT Andhika Sekawan sebagai kontraktor dengan nilai kontrak addendum 2 sebesar Rp 17.904.215.000, dan CV Citratama Arsitek selaku konsultan supervisi dengan nilai kontrak sebesar Rp 969.168.195,000.

Gedung LAM Kepri ini direncanakan dapat diselesaikan pada Triwulan II 2024 dan diprediksi telah bisa digunakan pada Juli 2024 mengingat masih ada pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Pembangunan dimaksud berupa sarana pendukung, seperti interior dan landscape.

Keberadaan Gedung LAM Kepri ini menjadi salah satu ikon Kota Tanjungpinang yang berada di kawasan Tepi Laut, juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat.

3. Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kepri

Upaya pengembangan produk dan usaha kerajinan di Kepulauan Riau akan segera terwujud seiring dibangunnya Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepri.

Gedung yang dibanguan di kawasan Gurindam 12, Tepi Laut, Kota Tanjungpinang ini diharapkan akan meningkatkan kehidupan pelaku bisnis kerajinan di Provinsi Kepri yang merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UMKM).

Gedung ini nantinya akan menjadi etalase berbagai produk unggulan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri, sekaligus berperan sebagai media Pemasaran produk yang dihasilkan.

Pekerjaan pembangunan tahap dua Gedung Dekranasda tahun 2023 ini telah berjalan sesuai target, dikerjakan oleh PT Duta Ekonomi dengan nilai kontrak Rp 15.660.818.000 dan diawasi oleh PT Multi Forma Riau Konsultan dengan nilai Rp 698.988.600.

Gedung ini direncanakan telah dapat dimanfaatkan di tahun 2024 mengingat tidak banyak lagi pekerjaan yang dilakukan di tahun depan, yakni berupa pengerjaan interior bangunan serta landscape.

Gedung Dekranasda Kepri mulai dibangun tahun 2022 melalui APBD Kepri senilai Rp12,6 miliar.

4. Penataan Kawasan Kota Lama Jalan Teuku Umar Tanjungpinang

Upaya pembenahan kawasan Kota Lama sebagai wajah ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang serius dilakukan Pemprov Kepri.

Setelah sebelumnya merevitalisasi Jalan Merdeka, di tahun 2023 ini Pemprov Kepri kembali melakukan penataan kawasan Kota Lama lainnya, yakni di Jalan Teuku Umar yang termasuk kawasan strategis ekonomi dan pusat heritage di Kota Tanjungpinang.

Penataan dikerjakan CV AQJ Gemilang selaku kontraktor pelaksana dengan nilai kontrak sebesar Rp 6.825.259.000, dan diawasi oleh PT Astakona Citra Grafindo dengan nilai kontrak sebesar Rp 243.384.400.

Revitalisasi dalam upaya mempercantik wajah ibukota Kepri ini berupa merapikan median jalan, merapikan kabel, pewarnaan rumah toko dan sejumlah pekerjaan penataan lainnya.

Mulai dari simpang Jalan Teuku Umar, bagian kiri lampu merah Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, sisi kanan jalan menuju Masjid Agung Al Hikmah, hingga revitalisasi Gereja GPIB Bethel Tajungpinang atau yang umum disebut dengan Gereja Ayam.

Penataan kawasan Kota Lama Tanjungpinang menjadi atensi Gubernur Ansar Ahmad yang menginginkan perubahan wajah ibukota yang menjadi daya tarik wisatawan. Gubernur Ansar menginginkan adanya kawasan pariwisata yang terhubung, memperkuat brand lokasi wisata di Kota Tanjungpinang.

"Sehingga Tanjungpinang sebagai kawasan wisata sejarah, heritage, dan religi semakin memberikan banyak pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung ke kota ini. Upaya ini juga kita perkuat dengan merevitalisasi Akau Potong Lembu sebagai destinasi wisata kuliner," sebut Gubernur Ansar.

5. Gedung Bawaslu dan KPU

Di tahun 2023 ini, Pemprov Kepri mengalokasikan dana sebesar Rp 3.940.023.000 untuk pembangunan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pulau Dompak, Tanjungpinang. Pelaksanakan pembangunan dilaksanakan oleh CV Mega Wahana. Sedangkan sebagai konsultan supervisi yakni PT Bentan Sondong dengan nilai kontrak sebesar Rp360.001.582.

Pemprov Kepri melalui Dinas PUPR kembali menganggarkan dana dari APBD tahun 2024 dalam bentuk hibah untuk pembangunan lanjutannya.

Selain menghibahkan pembangunan Bawaslu, Pemprov Kepri pun telah menghibahkan lahan di Pulau Dompak untuk pembangunan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri.

Tahun 2023 ini juga, Pemprov Kepri mengalokasikan dana sebesar Rp4,503 miliar untuk membangun Gedung KPU. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Eka Cipta Madani.

6. Pengadaan dan Penggantian Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Batu 10 - Simpang Kota Piring

Pemenuhan kebutuhan air bersih juga menjadi fokus Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di tahun 2023, melalui Dinas PUPR, Pemprov Kepri menganggarkan untuk pengadaan serta penggantian pipa jaringan distribusi utama (JDU) mulai dari Batu 10 hingga Simpang Kota Piring Tanjungpinang.

Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Nuansa Bintan dengan nilai kontrak  Rp13.786.040.658,79. Pekerjaan diawasi oleh PT Arenco Binatama dengan nilai kontrak Rp 463.036.500.

Penggantian pipa JDU ini dilaksanakan Pemprov Kepri sebagai upaya peningkatan pendistribusian air bersih bagi masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan mutu kesehatan masyarakat. (rilis)