Daerah Diminta Segera Salurkan Beras CPP 2023
Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Minggu Kedua September 2023, bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (18/09) diskominfo batam
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Minggu Kedua September 2023, bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Senin (18/09).
Dari Rakor itu diketahui bahwa terjadi kenaikan pada komuditas gula di 340 daerah dan kenaikan harga beras di 341 daerah. Sementara untuk harga minyak goreng terutama minyak goreng curah mengalami penurunan harga.
Jefridin menyampaikan berdasarkan arahan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk antisipasi kenaikan harga beras ini, Pemerintah Daerah diminta segera menyalurkan Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2023.
"Seperti yang disampaikan Bapak Dirjen bahwa Presiden sudah memerintahkan menyalurkan beras CPP sebanyak 21.353 ton untuk seluruh daerah dari Januari sampai Desember. Beras CPP ini realisasinya baru disalurkan 7 persen atau 14.997 ton secara nasional," papar Jefridin menyampaikan hasil Rakor.
Untuk Kota Batam menurutnya sudah mulai menyalurkan Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Tahap ke-2 yang diperuntukkan bagi 32.533 Keluarga Penerima Manfaatnya (KPM). Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Batam menyebutkan bahwa tahap 2 ini, Kota Batam mendapat alokasi beras CPP sebanyak 3,25 ton 332 Kg.
"Sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam sudah berkoordinasi dengan Bulog dalam hal penyaluran beras CPP ini. Bulog sudah mulai menyalurkan beras bantuan CPP ini kepada masyarakat. PT. Pos Indonesia Cabang Batam juga sudah menyiapkan jadwal untuk penyaluran beras ini kepada 32.533 KPM, agar tepat sasaran," jelasnya.
Harapannya, dengan disalurkannya beras CPP Tahap ke-2 ini dapat menekan harga beras di pasaran sehingga dapat menekan angka inflasi di Kota Batam. Dalam Rakor tersebut Pemerintah Daerah juga diminta untuk mendukung pendataan UMKM.
"Bapak Presiden mengatakan bahwa penguatan UMKM adalah salah satu kunci pengendalian inflasi. Maka dari itu Pemerintah sudah mengeluarkan Intruksi Presiden terkait data base UMKM ini," ujar suami Hariyanti Jefridin ini.
Pendataan Data Base lengkap UMKM ini sudah dimulai sejak 15 September sampai dengan 14 Oktober 2023 oleh petugas BPS.(rilis)