HIPMI Kepri: Investasi di Rempang Jadi Rebutan Negara di ASEAN
Ketua BPD HIPMI Kepri, Sari Dwi Mulyawaty (berhijab) bersama Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia saat meninjau proyek Eco City Rempang, Galang, Batam. (ist)
TRANSKEPRI.COM.BATAM- Ketua BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kepri, Sari Dwi Mulyawati, menyebutkan bahwa investasi pembangunan Rempang Eco City menarik minat negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN).
Sebab, di kawasan Pulau Rempang itu bakal dibangun hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan Xinyi Group asal China dengan nilai investasi mencapai USD11,5 miliar atau sekitar Rp172 triliun. Di kawasan itu juga akan dibangun untuk kebutuhan industri lainnya hingga pariwisata.
"Investasi di Pulau Rempang ini menarik minat besar negara di ASEAN karena dampak positif dari investasi ini adalah mampu menyerap 30 ribu tenaga kerja secara langsung," ucap Sari, Kamis (14/09).
Salah satu negara yang memiliki minat besar terhadap investasi ini adalah Malaysia. Namun, Malaysia tidak mampu menyediakan lahan dan pasokan pasir kuarsa seperti Indonesia yang memiliki bahan baku pasir kuarsa yang melimpah.
Oleh karena itu, Sari berharap situasi di Rempang tetap kondusif dan stabil. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk memberi kepercayaan kepada pemerintah yang tengah bekerja keras menyelesaikan masalah Rempang.
"Saya yakin pemerintah tidak punya niat jelek kepada masyarakat. Yakinlah, investasi ini akan kembali lagi ke masyarakat Batam berupa kesempatan kerja, UMKM yang berkembang, dan pendapatan negara meningkat tajam," ujar Sari.
Dikatakan Sari, jika situasi di Rempang tidak stabil, maka pabrik kaca ini bisa saja pindah ke negara-negara tetangga. "Pabriknya pindah ke negara lain dan kita cuma ekspor pasir yang hanya memperkaya penambang. Tidak ada nilai tambahnya bagi masyarakat sekitar dan negara. Kita harus melakukan hilirisasi sesuai anjuran bapak presiden agar berdampak ekonomi untuk masyarakat tempatan," tambahnya.
Meski demikian, Sari meminta agar pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pembangunan rumah-rumah baru bagi penduduk yang memiliki alas hak di lokasi baru. Serta membangun secepatnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelabuhan perikanan agar warga bisa segera kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal.(adri)