RDP dengan Komisi VI DPR RI, BP Batam Targetkan Penerimaan TA 2024 Rp2,66 T
Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat. (humasbpbatam)
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Badan Pengusahaan Batam (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, pada Kamis (8/6/2023) di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, serta para Anggota Bidang dan jajaran.
Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, dan dihadiri oleh 25 orang anggota Komisi VI DPR RI, yang
membahas tiga hal, antara lain:
1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam TA. 2024.
2. Evaluasi Anggaran TA. 2022
3. Tindak lanjut RDPU Komisi VI DPR RI dengan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kepulauan Riau.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada kesempatan pertama mengatakan, BP Batam telah menetapkan target penerimaan TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023 sebesar Rp2,14 triliun.
Ketentuan tersebut sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan R.I. Nomor S-287/MK.02/2023 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.292/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pagu Indikatif Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, yang telah disepakati pada Konsinyering Pembahasan RKP dan RKA BP Batam pada Senin (29/5/2023) lalu.
“Pagu sejumlah itu dialokasikan untuk 2 program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis,” jelas Muhammad Rudi.
Terkait kinerja BP Batam tersebut, Muhammad Rudi berkomitmen pada sisi penerimaan, BP Batam akan berusaha untuk menggesa realisasi kegiatan yang menghasilkan PNBP, antara lain dari Layanan Pengelolaan Pertanahan, Pelabuhan, Rumah Sakit, Pengelolaan SPAM, dan Aset Lainnya.
“Sementara itu di sisi belanja, kami akan menempuh langkah-langkah percepatan proses pencairan anggaran, pengadaan dan realisasi berbagai kegiatan yang telah direncanakan,” ujarnya.
Dari sisi investasi, sesuai data rilis Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Batam mengalami peningkatan dimulai tahun 2018 yaitu sebesar Rp10,8 triliun, kemudian tahun 2019 sebesar Rp15,5 triliun, dan tahun 2020 sebesar Rp22,97 triliun.
“Dengan demikian kontribusi investasi asing rata-rata sebesar Rp9,15 Triliun tiap tahun,” ujar Muhammad Rudi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat sekaligus pimpinan rapat, Martin Manurung beserta beberapa anggota Komisi VI DPR RI memberikan beberapa masukan pengembangan potensi investasi di bidang kesehatan, pariwisata, dan pendidikan bertaraf internasional.
“Kami mengapresiasi pemaparan BP Batam yang dinilai lengkap dan komprehensif. Tapi ada beberapa potensi investasi yang bisa dikaji oleh BP Batam supaya peluangnya dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Martin.
“Dan mengenai anggaran yang diajukan, prinsipnya kami setuju karena sudah dibahas di konsinyering. Jadi BP Batam bisa fokus ke percepatan penyelesaian masalah perizinan lahan dan investasi,” lanjutnya.
Ide-ide pengembangan investasi tersebut disambut baik oleh Muhammad Rudi beserta jajaran. Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian bisnis untuk menganalisa faktor SWOT dari sektor-sektor yang diusulkan.
”Kami sangat apresiasi masukan-masukan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi VI DPR RI, dan akan kami kaji lebih lanjut untuk kemajuan perekonomian Batam ke depannya,” tutup Muhammad Rudi. (rilis)