Kepala KSOP Tanjungpinang Ingin Terapkan Implementasi e- Ticket Pelayaran
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bersilaturahmi dengan Kepala Kantor KSOP Tanjungpinang yang baru, Ridwan Chaniago, beserta jajaran stafnya, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (30/5).
TRANSKEPRI.COM.TANJUNGPINANG- Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bersilaturahmi dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang yang baru, Ridwan Chaniago, beserta jajaran stafnya, di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (30/5).
Ridwan Chaniago, yang menggantikan Letkol Marinir Benyamin Ginting dalam serah terima jabatan pada Maret 2023 lalu, hadir dalam pertemuan ini bersama Kasi Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan Imran, Kasi Keselamatan Berlayar Topan Wishnu, dan SMRT KSOP Tanjungpinang Franata Chandigo. Gubernur Ansar didampingi oleh Kadishub Kepri, Junaidi.
Selain bertujuan untuk menjalin silaturahmi, pertemuan ini juga memberikan kesempatan kepada Kepala KSOP Tanjungpinang yang merupakan putra daerah Kepri untuk memaparkan program kerjanya.
Dalam paparannya, Kepala KSOP Tanjungpinang, Ridwan Chaniago, menyampaikan pemikirannya terkait masalah-masalah yang masih ada di pelabuhan, yang sebagian besar dapat diselesaikan melalui implementasi e-ticketing.
"Saya ingin berbicara mengenai Tanjungpinang karena sejak kecil saya sudah mengenal wilayah ini dengan baik. Namun, masih banyak permasalahan terkait pelayaran di sini. Salah satunya dapat diatasi melalui penggunaan e-ticketing," ujar Ridwan Chaniago.
Implementasi e-ticketing memiliki sejumlah keuntungan, antara lain mengurangi penggunaan kertas, menjamin keselamatan pelayaran melalui data manifest penumpang yang valid, serta memberikan informasi penumpang secara real-time.
Namun, untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Saat ini, sudah ada kebijakan yang diterapkan, meskipun masih menggunakan sistem manual. Setiap penumpang yang naik ke kapal harus mendaftarkan namanya sesuai dengan identitas (KTP). Namun, selama ini di Kepri, hanya nama penumpang yang dicatat.
"Sekarang, sudah saatnya kita beralih ke sistem digital, sehingga pelayaran dapat dipantau secara real-time. Selain meningkatkan keteraturan administrasi, sistem ini juga akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara penumpang yang naik dengan manifest yang ada. Hal ini penting terutama setelah kecelakaan kapal baru-baru ini," tambah Ridwan Chaniago.
Mendengar paparan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad menyambut baik implementasi e-ticketing dan siap memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaannya. Namun, ia juga menyadari bahwa akan ada hambatan-hambatan dalam proses tersebut.
"Hambatan-hambatan tersebut memang butuh kolaborasi dalam penyelesaiannya, dan kita siap mendukung itu" tegas Gubernur.
Selain itu Gubernur Ansar juga menyoroti pentingnya menertibkan fasilitas-fasilitas keselamatan di laut. Ia menekankan perlunya penegakan ketegasan terhadap kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Ia menyadari bahwa seringkali setelah terjadi kecelakaan di laut, pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan.
"Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap agar tindakan tegas diambil terhadap kapal-kapal yang melanggar standar keselamatan, guna mencegah terulangnya kejadian yang merugikan masyarakat" ujarnya.
Kemudian kedua belah pihak juga mengangkat isu keberadaan pelabuhan tikus di Kepri. Ia menjelaskan bahwa pelabuhan tikus ini merugikan negara karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap negara. Menurutnya jika semua aktivitas pelayaran di Kepulauan Riau melalui pelabuhan resmi, maka pajak yang diperoleh akan lebih besar. Selain itu, Kepulauan Riau juga akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam negosiasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Saya harap dengan langkah-langkah yang diambil untuk menertibkan fasilitas keselamatan di laut dan mengatasi permasalahan pelabuhan tikus, masyarakat Kepulauan Riau akan dapat merasakan peningkatan keselamatan dan keadilan dalam sektor pelayaran. Semoga kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat dapat diminimalisir di masa depan, sehingga laut di Kepulauan Riau menjadi area yang aman dan produktif bagi semua pihak yang terlibat" tutupnya (advertorial)