Gaji PTT dan TPP ASN Anambas Dua Bulan Belum Dibayar, Berdampak Buruk ke Perekonomian
Anggota DPRD Anambas, Yusli YS, SIP. (transkepri.com/yd)
TRANSKEPRI.COM.ANAMBAS- Perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) terancam anjlok, menyusul belum terbayarnya gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan pada Maret nanti.
Belum terbayarnya gaji PTT yang kurang lebih 4.000 orang dan ASN kurang lebih 1.700 orang tak pelak mempengaruhi daya beli dipasar. Mengingat jika diestimasikan, bersama keluarga terdapat belasan ribu orang yang menanti gaji dan tambahan penghasilan.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA Yusli, YS, SIP menyesalkan hal tersebut, karena salah satu sumbangan dalam pemulihan ekonomi masyarakat dan penurunan inflasi daerah saat ini dari PTT dan ASN.
"Berdasarkan info yang berhasil dihimpun, molornya pembayaran hak para PTT tersebut diakibatkan masih menunggu SK, serta pertimbangan-pertimbangan lain dari Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk ASN TPP nya masih menunggu rekomendasi dari Kementrian, itu info yang kita dapat, untuk lebih detailnya silakan konfirmasi ke ranah eksekutif,"ujar Yusli, Senin (27/2/2023).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku, mengetahui molornya gaji PTT dan TPP ASN dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi memprihatinkan ini.
"Berdasarkan laporan dari teman teman PTT, sampai dengan akhir bulan Februari masih belum ada kepastian akan dibayarkannya gaji yang sudah seharusnya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sebagai wakil rakyat, saya melihat dampak yg ditimbulkan belum dibayarkan gaji PTT dan TPP ASN sangat luar biasa, dan membuat perekonomian Anambas menjadi lesu karena minimnya daya beli,' bebernya.
Sejatinya lanjut Anggota DPRD dari Dapil II, yang terjadi saat ini diakibatkan oleh perekonomian masyarakat yang bergantung pada Anggaran dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan pusat dalam pemulihan ekonomi pasca covid 19 dan penurunan inflasi daerah untuk APBD tahun 2023 tambah Yusli juga salah satu pemicu hal ini terjadi didaerah perbatasan. Mestinya pemerintah pusat tidak menyamaratakan semua daerah di pulau Jawa dengan daerah Sumatra, apalagi di daerah perbatasan seperti Anambas, karena ada disparitas harga antara pulau-pulau yang ada di Indonesia.
"Menurut hemat saya gaji ini adalah hak seseorang yang disesuaikan dengan kewajibannya dalam bekerja. Ketika hak ini tidak di berikan akan ada dampak kemanusiaan dalam hal ini dampak ekonomi bagi yang bersangkutan, apalagi diketahui hampir rata rata masyarakat di Anambas bertumpu penghasilannya dari APBD. Artinya dilihat dari mata rantai ada simbiosis yang saling berpegang erat. PTT dan ASN dapat gaji akan digunakan untuk kebutuhan lain-lain di wilayah Anambas dan ini yang namanya Inflasi di suatu daerah. Artinya Gaji Pegawai (PTT,ASN DLL ) dalam komponen APBD sangat penting dan berdampak kepada kondisi ekonomi keseharian di masyarakat,"urainya.
Perlu juga disampaikan tambah Yusli, ketika itu belum terbayarkan atau belum diberikan pasti ada persoalan ekonomi di tengah masyarakat itu sendiri. Mohon maaf, untuk pembiayaan hidup, uang sekolah anaknya akan terkendala.
"Hal seperti ini seyogyanya mesti menjadi pertimbangan yang penting dari pemerintah, apalagi kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang tidak baik-baik saja, Pemerintah perlu dengan cepat menyelesaikannya, dan mencari solusi terbaik dalam mengambil kebijakan yang kongkrit dalam penyelesaian,"tegasnya.
Dalam waktu dekat kata Yusli, DPRD akan segera memanggil pihak pemerintah terkait kondisi saat ini, karena apabila dibiarkan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebagai wakil rakyat tentu harus dapat hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Kita akan panggil pemerintah, agar persoalan ini dapat dicari solusi dan dituntaskannya persoalan ini, karena sangat terkait kampung tengah, masyarakat butuh makan, butuh menyekolahkan anak, dan kebutuhan lainnya."pungkasnya. (yd)