Ririn Warsiti SE. MM
TRANSKEPEI.COM. BATAM - Bendahara Kaukus Perempuan Politik (KPPI) Provinsi Kepulauan Riau, Ririn Warsiti SE, MM mengharapkan semua pemangku kepentingan untuk terus menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat secara massif.
Kesadaran dan kecerdasan politik masyarakat menurut anggota Komisi IV DPRD Kepri ini, jadi faktor paling dalam menentukan pemimpin yang berkualitas.
"Baik itu pemimpin dengan keterwakilan di lembaga legislatif yakni DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun di DPR RI mampun pemimpin di eksekutif seperti bupati, walikota, gubernur," sebutnya usai menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Riau dan Sosialisasi IDI Metode Baru tahun 2022, Rabu, 30 November 2022 di Hotel Baverly, Jalan Raden Fatah, Lubukbaja, Batam.
Sosialisasi ditaja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Kepri ini diikuti oleh KPU, Bawaslu, Akademisi, Pengurus partai politik dan BEM beberapa universitas di Kepri.
Ririn sendiri didapuk menyampaikan materi “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepri.”
Sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ririn mengatakan, dalam berbagai kesempatan pihaknya senantiasa melakukan edukasi politik kepada masyarakat.
“Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan,seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon saat Pemilu,” ujarnya
Kalaupun saat ini masyarakat mempunyai penilaian negatif terhadap partai politik, bukan berarti lantas menghilangkan eksistensi partai dalam sistem ketatanegaraan. Semua yang terjadi sekarang hanyalah bagian dari proses demokrasi.
Ririn pun dalam kesempatan itu juga menyampaikan pentingnya perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga yudisial, serta keselarasan kebijakan pemerintah dan kehendak publik dinilai bisa memperbaiki kualitas demokrasi.
Karena menurutnya, Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak ada demokrasi tanpa partai politik.
"Sejauh ini nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) fluktuatif dalam sebelas tahun terakhir. Skor IDI kita pada 2021 berada di 6,71 dan menempati posisi 52 dari 167 negara, kata Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, 2013-2017 ini.
Data ini menunjukan bahwa pemerintah perlu konsisten dalam melakukan kelarasan kehendak rakyat dan elemen pendukung demokrasi. Dan ini jadi pekerjaan rumah pemerintah.
"Jika tidak, IDI Indonesia tidak akan beranjak dalam kelompok negara yang memiliki indeks demokrasi baik di dunia," sebutnya.
"Intinya, Pemerintah seharusnya sadar, salah satu yang akan menaikkan atau menurunkan Indeks Demokrasi ialah mereka sendiri. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan peran selaras dengan kehendak publik." tutupnya.