Presiden RI, Joko Widodo dan Ketum NasDem, Surya Paloh
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali mengirim sinyal bakal melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet setahun jelang akhir masa jabatannya pada 2024.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi di tengah isu yang memanas usai deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem 2024. Namun, Jokowi belum mengungkap waktu reshuffle akan dilakukan.
"Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan," kata Jokowi usai meninjau Proyek Kereta Cepat, Kamis (13/10).
Merespons hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mendukung rencana Jokowi untuk kembali merotasi dan mencopot sejumlah menterinya.
Menurut Hasto, Jokowi membutuhkan para menteri yang mau memikirkan rakyat dan fokus mengatasi masalah ekonomi saat ini, alih-alih sibuk mengurusi hal lain. Terlebih menteri tersebut justru mendukung antitesis pemerintah.
"Presiden Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para-para menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden, apalagi kalo ada menteri yang justru menyiapkan antitesis bagi presiden," kata Hasto.
Wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali menguat usai deklarasi Anies oleh NasDem untuk Pilpres 2024. Terlebih usai pernyataan politikus Partai NasDem Zulfan Lindan yang menyebut Anies adalah antitesa Jokowi.
Sejumlah organisasi relawan Jokowi mendesak mengganti tiga menteri NasDem di kabinet. Mereka tidak terima dengan keputusan NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
Sementara, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi meyakini Jokowi tak akan mengganti menteri-menteri dari partainya.
Meski menjadi hak prerogatif presiden, Gus Choi menilai hubungan antara Jokowi dan Ketum NasDem Surya Paloh sudah terjalin lama dan baik. Karena itu, ia optimistis Jokowi tak merombak menteri dari NasDem.
"Karena hubungan begitu baik selama ini. Ada sedikit mungkin perbedaan, wajar," kata dia.
Adapun tiga menteri Jokowi dari NasDem yaitu Menteri Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate. **