Kenaikan Tarif Masuk Borobudur Ditunda
Candi Borobudur
TRANSKEPRI.COM.YOGYAKARTA- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan sepakat menunda penerapan rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur.
Kesepakatan dicapai usai ia bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang pada Selasa (7/6).
"Kami postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut Binsar Panjaitan) sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," kata Ganjar seperti dikutip dari Antara, Selasa (7/6).
Pemerintah berencana menerapkan harga tiket baru untuk masuk ke kawasan Candi Borobodur. Harga tiket masuk Borobodur yang terbaru itu diumumkan Luhut Binsar melalui akun instagramnya akhir pekan lalu.
"Kami juga sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar 750 ribu rupiah. Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja," katanya sebagaimana dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Sabtu (4/6).
Luhut menuturkan langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.
Semua turis, lanjut dia, juga nantinya harus menggunakan pemandu wisata (tour guide) dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.
"Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini bisa terus tumbuh dalam sanubari generasi muda di masa mendatang," ujar Luhut.
Pengumuman itu pun memantik protes dari beberapa kalangan. Salah satunya, YLKI.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan alasan pemerintah menaikkan tarif tiket untuk menjaga kelestarian candi merupakan langkah yang kurang tepat.
"Kalau memang tujuannya hanya untuk menjaga kelestarian Borobudur, ya jangan dengan tarif yang tinggi dong," kata dia dalam status Whatsapp-nya, Senin (6/6).
Sebaiknya, sambung Tulus, pemerintah bisa menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan menjual tiket secara online. Sebab, dengan penjualan tiket berbasis online kapasitas pengunjung pun lebih terkontrol.
Selain itu, ia juga menyarankan pemerintah untuk menerapkan sanksi tegas bagi wisatawan yang melakukan perusakan atau vandalisme terhadap candi. Karena protes itu Ganjar Pranowo mengusulkan agar penerapan kenaikan harga tiket area stupa Candi Borobudur ditunda. (tm)