Pelaksanaan KTT G-20 di Bali Terancam Ditunda, Ini Penyebabnya
.jpeg)
KTT G-20
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA - Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali diusulkan ditunda. Pelaksanaan KTT G20 digelar pada Oktober-November 2022 mendatang, namun imbas invasi Rusia ke Ukraina banyak pemimpin dunia memutuskan tidak hadir.
Karena itu sebaiknya pelaksanaan KTT G20 ditunda. Wakil Ketua Komisi Kajian MPR Martin Hutabarat mengatakan berkaitan dengan kehadiran Rusia. Beberapa negara seperti Amerika Serikat hingga Kanada menolak Presiden Rusia Vladimir Putin diikutsertakan.
“Kemarin PM Kanada sudah meminta Indonesia tidak mengundang Putin ke KTT G20 di Bali. Keinginan Kanada ini sama dengan Amerika dan Australia, yang sudah lebih dulu meminta agar Presiden Rusia Putin tidak diikutkan dalam KTT G20 di Bali,” kata Martin dalam keterangan tertulisnya, Minggu 3 April 2022.
Martin bicara usulan itu bisa saja tidak disetujui oleh beberapa negara lain, seperti China dan India, sehingga ada kemungkinan besar Amerika Serikat dan sekutunya tidak hadir dalam KTT G20.
“Sudah pasti usul itu tidak akan diterima oleh beberapa negara anggota G20 lain, seperti China, India, termasuk Indonesia. Begitu juga kalau Presiden Ukraina Volodimyr Zelensky ikut diundang ke Bali, seperti perminta Presiden Biden, pasti juga tidak akan disetujui oleh Rusia. Sebab, Presiden Ukraina itulah yang akan jadi bintang dan pusat pemberitaan selama KTT berlangsung, dan Rusia akan jadi pesakitan,” kata Martin.
“Namun, apabila kedua permintaan Presiden Biden ini ditolak oleh Indonesia, hampir dipastikan Amerika dan sekutunya tidak akan menghadiri KTT G20 di Bali. Kalaupun terpaksa hadir, mereka bisa-bisa akan mengirim menteri atau duta besarnya saja dan bukan presiden atau perdana menterinya,” lanjut Martin.
Martin menilai, jika KTT G20 hanya dihadiri oleh beberapa negara, tidak bisa disebut konferensi tingkat tinggi. Hal itu, menurutnya, hanya akan mempermalukan Indonesia sebagai tuan rumah.
“Itu sama saja dengan mempermalukan 3-4 pemimpin negara yang hadir, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah. Sebab, acara itu tidak akan layak lagi disebut sebagai konferensi tingkat tinggi. Kenyataan ini akan menjadi buah simalakama bagi Indonesia, yang sudah bersusah payah untuk menyukseskan penyelenggaraan acara tersebut,” ucapnya.
Martin mengatakan KTT G20 dinyatakan berhasil jika perang Rusia dengan Ukraina dihentikan. Sementara itu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda Rusia menarik pasukannya dari Ukraina.
“Suksesnya acara KTT G20 di Bali pada Oktober 2022 sangat ditentukan berhasilnya perang di Ukraina dihentikan. Namun, apabila dalam waktu 2-3 bulan ini tidak ada tanda-tanda Rusia akan menarik pasukannya dari Ukraina dan Ukraina tetap teguh tidak mau menerima tekanan dan syarat-syarat yang dipaksakan Rusia,” ujarnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menilai terlalu dini apabila membicarakan soal penundaan KTT G20. Kata dia masih ada solusi lain untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina melalui jalur diplomasi dan KTT G20 dilanjutkan.
"Pertemuan G20 diagendakan Oktober, artinya masih ada 5 bulan untuk upaya-upaya pembicaraan perdamaian dilakukan," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini juga menjelaskan penundaan KTT G20 harus diputuskan secara bersama-sama, bukan hanya oleh Indonesia. Dia menyebut keputusan untuk menunda atau tidaknya KTT G20 harus dilakukan secara hati-hati.
"Penundaan KTT harus diputuskan secara kolektif oleh para anggota G20, bukan oleh Indonesia saja harus hati-hati," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono mengatakan apabila usulan penundaan KTT G20 disetujui, itu artinya keseluruhan acara bakal dibatalkan, tidak hanya acara puncak.
"Akan tetapi, tahun depan sudah giliran negara lain. Jadi bila ditunda, bisa berarti batal keseluruhan," ujarnya.
Hal tersebut kini menjadi sebuah dilematis bagi pemerintah Indonesia. Sebab muncul potensi sejumlah pemimpin negara yang tidak hadir imbas polemik kehadiran pemimpin Rusia.
"Ini sungguh dilematis situasinya," kata Dave. (tm)