DPR Dukung Jokowi Tegur TNI/Polri yang Tolak Ibu Kota Pindah
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden).
TRANSKEPRI.COM, JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur keras prajurit TNI/Polri yang menolak perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Menurut Jokowi, perpindahan ibu kota sudah final.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung teguran Jokowi tersebut. Cak Imin mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah menjadi sebuah keputusan politik dan harus diikuti.
Cak Imin mengatakan, IKN sudah menjadi keputusan strategis bagi Indonesia. Ia menegaskan, IKN menjadi ujung tombak pemerataan pembangunan dari barat ke timur Indonesia.
"IKN itu sebuah keputusan strategis dan keberanian untuk merubah dari semua di barat ke timur untuk pemerataan pembangunan," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri Isra' Miraj di Universitas Islam Makassar (UIM), Rabu (2/3).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku tidak masalah jika ada kelompok yang tetap membahas terkait polemik IKN. Meski demikian, Cak Imin kembali menegaskan, IKN sudah menjadi keputusan politik dan harus dilaksanakan.
"Semua orang boleh membahas, tapi ini kan sudah keputusan politik. Jadi harus diikuti," tegasnya.
Teguran Jokowi
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa keputusan pemindahan ibu kota baru sudah bulat. Dia pun meminta TNI/Polri menuruti ketetapan tersebut. Karena mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas nama demokrasi.
Guna menghindari perpecahan, Jokowi pun meminta pimpinan TNI/Polri mendisiplinkan WhatsApp grup milik prajuritnya. Dia tidak ingin ada pertentangan soal rencana pemindahan ke ibu kota baru dalam WA grup tersebut.
"Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Itu sudah diputuskan pemerintah dan disetujui DPR. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan, apalagi di WA grup," kecam Jokowi dalam rapat pimpinan TNI-Polri 2022, Selasa (1/3).
"Hati-hati dengan ini, karena disiplin tentara dan polri berbeda dengan sipil, dan dibatasi oleh aturan pimpinan," imbuh dia.
Jokowi lantas memaparkan beragam alasan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Selain karena faktor pemerataan ekonomi, Pulau Jawa kini sudah terlalu berat memikul jumlah populasi yang terus bertambah.
Dikatakannya, sekitar 56 persen atau sebanyak 156 juta populasi Indonesia kini bermukim di Pulau Jawa. Itu jadi salah satu dasar dari pemindahan ibu kota.
Agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, pembangunan infrastruktur hingga jumlah populasi, Jokowi bersikeras mengeksekusi pemindahan ibu kota baru yang sudah jadi wacana sejak era Presiden Soekarno pada 1957.
"Kita putuskan yang namanya Ibu kota negara baru namanya Nusantara. Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui 8 fraksi dari 9 fraksi di DPR," seru Jokowi.
Kata TNI
Sementara itu, TNI menegaskan, siap mendukung pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu dengan memindahkan sejumlah markas TNI.
"IKN sudah final dan tentunya juga kita TNI-Polri harus memberikan pemahaman khususnya didalam sendiri maupun masyarakat tentang IKN ini. Tadi sudah disampaikan dari Pak Presiden, tentunya TNI-Polri mendukung dan siap tentunya dengan pemindahan dari markas-markas TNI yang berada di Jakarta yang sudah disesuaikan dengan rapatkan selama ini," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono kepada wartawan, Selasa (1/3).
Terkait dengan pemindahan markas-markas TNI tersebut, hal itu masih dibicarakan atau dirapatkan di Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Ini masih rapat di Kemhan, ini sudah dirapatkan antara Asrena TNI maupun Asrena angkatan tentang berapa wilayah yang akan disiapkan untuk kita dan biayanya berapa, tempat dimana ini masih dirapatkan terus," ujarnya.
"Ya tentunya ini akan menjadi kepastian untuk pindah di sana yang tadi sudah disampaikan tadi. Ya kita menyiapkan sarana dan prasarana yang ada dan rencana-rencana yang akan kita geser ke sana," sambungnya.
Kata Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, selalu mendukung semua kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutab di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022 yang diselenggarakan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022).
"Kami akan mendukung semua kebijakan yang ditetapkan bapak Presiden sebagai panglima tertinggi," kata Listyo.
Listyo mengatakan, TNI-Polri juga terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah dan memberikan dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
Listyo memastikan kedisiplinan keluarga besar TNI-Polri terjaga dalam garis komando untuk mewujudkan pertahanan dan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kami keluarga besar TNI-Polri siap loyal sepenuhnya kepada negara dan kepentingan nasional," ujar dia.
Listyo menyatakan, TNI-Polri selalu menjaga disiplin, etika dan kehormatan sebagai bagian intergal dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tentunya kami juga akan senantiasa meningkatkan sinergi, securitas, integritas dan bekerja sama dalam menangani permasalahan rakyat, mengawal cita-cita bangsa indonesia menjadi bangsa yang maju," tandas dia.
(mrdk)