---

DPR: Politik Elektoral Tinggi Berpotensi Terjadi Penyimpangan dan Korupsi

---

TRANSKEPRI.COM, JAKARTA  - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mengatakan biaya politik elektoral yang tinggi menjadi penyebab korupsi oleh pejabat marak terjadi. Menurutnya, arah kebijakan pemimpin yang dihasilkan oleh politik biaya tinggi ini bisa ramah terhadap potensi penyimpangan dan korupsi. Itu sebabnya masih banyak kepala daerah tertangkap kasus korupsi di KPK.

"Jika politik elektoral kita berbiaya tinggi, maka akan berdampak kepada arah pembangunan politik yang lebih diwarnai kepada kebijakan yang ramah kepada potensi penyimpangan dan korupsi," ujar Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto kepada wartawan, Jumat (7/1).

Untuk itu, Didik mengingatkan, menjadi calon pemimpin harus sadar tanggung jawabnya. Tujuan politik harus demi kesejahteraan masyarakat. Bukan untuk membuka kesempatan dan peluang saat berkuasa.

"Calon pemimpin harusnya juga menyadari tanggung jawabnya. Tujuan perjuangan politiknya harusnya diikhtiarkan untuk melayani dan mensejahterakan masyarakat, dan bukan 'kesempatan dan peluang' untuk berkuasa," kata Didik.

Selain itu, membangun iklim politik khususnya pemilu harus lebih transparan, jujur, adil, bersih, murah dan bebas politik uang menjadi keharusan. Sebab, dengan politik elektoral yang beradab akan melahirkan pemimpin yang berintegritas.

"Membangun politik yang lebih berintegritas dan beradab, dengan melahirkan calon-calon pemimpin yang mempunyai integritas, kapasitas. kapabilitas dan kompetensi, serta mempunyai visi dan komitmen yang tinggi dalam menghadirkan tata kelola birokrasi yang bersih dan bebas korupsi juga menjadi point penting," ujar Didik.

Politikus Demokrat ini juga bilang, kesadaran politik tersebut harus dibangun oleh para politisi dan masyarakat. Pemimpin yang dipilih harus berdasarkan visi, misi, program kerja dan komitmennya.

"Kesadaran ini harus terus dibangun secara utuh baik dari para politisinya maupun masyarakatnya. Selain itu segenap penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga harus mengambil peran besar untuk memastikan bahwa politik kita terbebas dari money politik," ucapnya. (mrdk)