Pemerintah Harus Serius Dalami Motif Fenomena Kerajaan Baru
Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain buku tabungan serta atribut raja dan permaisuri Keraton Agung Sejagat di Mapolda Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2020). Pemerintah harus serius mendalami motif fenomena kerajaan baru. Foto/SINDOph
TRANSKEPRI.COM. JAKARTA - Fenomena munculnya kerajaan atau kekaisaran baru belakangan terungkap di sejumlah daerah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta masyarakat waspada.
”Masyarakat jangan sampai terbuai janji-janji atau harapan-harapan yang berlebihan, misalnya bahwa jika masuk ke dalam kerajaan-kerajaan yang mereka akan menciptakan satu harapan baru yang di luar rasionalitas dan logika common sense,” katanya, Jumat (17/1/2020).
Ace mengatakan, masyarakat harus bisa mengedepankan akal sehat untuk memfilter berbagai macam tawaran yang sebetulnya tidak memiliki legitimasi. Baik sosiologis maupun politis.
Di sisi lain, pemerintah harus mendalami apa motif di balik munculnya kerajaan-kerajaan baru tersebut. Bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan satu atau dua orang bahkan lebih loyalis dengan harapan-harapan baru yang ditawarkan.
”Saya kira ini fenomena baru. Saya sendiri sebenarnya mengetahui apa alasan mereka membuat sebuah kerajaan-kerajaan baru. Apakah sebagai bentuk respons atas kondisi politik saat ini atau masyarakat mengalami patologi politik sehingga mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai pihak yang berhak memiliki kekuasaan atas negeri ini? Lalu kemudian mereka membuat kekuasaan-kekuasaan kecil yang berbasis pada realitas kerajaan-kerajaan seperti itu,”
Karena itu, politikus Partai Golkar ini meminta pemerintah untuk mendalami baik dari aspek psikologis, sosiologis maupun politis. Namun, menurutnya, selagi mereka masih memenuhi kesetiaan pada NKRI dan tidak merugikan masyarakat maka tidak menjadi masalah.
”Kecuali kalau apa yang mereka lakukan itu membahayakan dan menimbulkan kerasahan di masyarakat. Misalnya dengan menunjukkan sikap politik yang ingin memisahkan diri dari NKRI, ya siapapun dia penegak hukum harus ambil sikap,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Yaqut Cholil Quomas mengatakan, munculnya kerajaan-kerajaan baru tersebut sebenarnya tidak perlu ditanggapi serius. ”Anggap saja orang-orang frustasi yang ingin mencari jalan keluar atas problem hidup sendiri. Meskipun, tidak menutup kemungkinan ada yang memainkan ini,” tutur politikus PKB ini.
Kepentingan yang dimaksud, kata Gus Yaqut, misalnya bisa saja hal ini muncul untuk menghadapi terus bergeraknya eks anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atau dari kelompok-kelompok lainnya. “Kerajaan-kerajaan ini seolah-olah menjadi jawaban bahwa menyatukan seluruh negara dalam satu kekhalifahan itu cuma gagasan konyol. Karena konyol, dijawablah dengan kekonyolan,” kata Ketua GP Ansor ini.
Sementara anggota Komisi II DPR Sodiq Mujahid juga mengatakan bahwa persoalan ini tidak perlu ditanggapi terlalu serius. Sebab, menurutnya hal ini terjadi karena adanya orang atau sekelompok kumunitas yang stress atau mengalami sakit hati terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Namun, bisa juga mereka adalah sebenarnya orang-orang ”cerdas” yang ingin manfaatkan keadaan dengan menipu rakyat seperti kasus Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang menipu masyarakat dengan mengaku bisa menggandakan uang.
”Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya untuk mengalihkan isu dari (kenaikan iuran) BPJS dan skandal Jiwasraya dan lainnya. Jadi jauh sekali dari anggapan untuk memisahkan diri dari NKRI dan ingin mengganggu NKRI,” kata politikus Partai Gerindra ini. (ssb)