---

Taat Konstitusi, Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

---

TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak berminat menjabat tiga periode. Penolakan itu muncul karena pihaknya setia pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amanah Reformasi 1998.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan bahwa sikap politik tersebut disampaikan Jokowi pada 15 Maret 2021 lalu.

Fadjroel juga menegaskan, Jokowi sangat memahami bahwa amendemen UUD 1945 adalah domain dari MPR. Dengan begitu, sikap politik Jokowi tersebut muncul berdasarkan kesetiaannya pada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998."Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama," kata Fadjroel mengutip omongan Jokowi, dalam keterangan video yang diterima, Sabtu (11/9).

"Pasal 7 UUD 1945 amendemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama," kata Fadjroel.

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ramai menguat. Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer atau Noel mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2-3 tahun.Disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun. Setelahnya, presiden dan wakil presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Noel beralasan, kondisi darurat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan membuat pemerintahan Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat.

"Jadi durasi jabatan presiden ditambah selama 2 sampai 3 tahun bisa jadi solusi. Ini beda dengan wacana presiden 3 periode yang harus via pemilu," kata Noel dalam keterangan resminya, Kamis (2/9).

"Sekaligus menepis berbagai hoaks terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode," kata Bamsoet dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/9). (tm)Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo juga sempat menggulirkan wacana amandemen UUD 1945 untuk menghidupkan PPHN. Namun, ia membantah rencana itu dilakukan untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.