Mendagri Gulirkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
.jpeg)
Mendagri Tito Karnavian
TRANSKEPRI.COM.JAKARTA- Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD atau pilkada tidak langsung mencuat dalam pertemuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan petinggi sembilan partai politik pemilik kursi DPR RI. Pertemuan bertajuk Morning Coffee itu digelar tertutup di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (8/1).
Hal itu diketahui saat Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkap isi pertemuan. Saat diminta konfirmasi oleh awak media, Hinca membenarkan ada pembahasan evaluasi pilkada langsung dalam rapat berdurasi tiga jam itu.
"Tadi pembicaraan tadi masih secara makro, secara umum. Tapi untuk menyamakan semangat kita bagaimana sistem politik ke depan kita lebih baik lagi, lebih terdesain dengan baik," kata Hinca saat ditemui usai rapat.
Dalam rapat itu, kata Hinca, perwakilan setiap partai mengungkapkan pandangan terkait sistem pilkada langsung dan tidak langsung. Terutama mengenai positif dan negatifnya.
Ditemui terpisah, Sekjen PKS Mustafa Kamal juga membenarkan hal itu. Mustafa menyebut Tito sempat memaparkan hasil riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan beberapa lembaga terkait evaluasi pilkada langsung.
"Tadi beliau menyampaikan riset yang dilakukan oleh LIPI dan kita minta bahan-bahannya untuk kita pelajari lebih lanjutlah ya. Saya kira masukan dari lembaga seperti LIPI punya integritas, punya kapasitas, untuk berbicara tentang demokrasi Indonesia lebih baik ke depan, kita patut membacanya juga," tutur dia.
Meski begitu, Mustafa mengklaim belum ada kesepakatan di antara Tito dan para perwakilan partai terkait sistem pilkada langsung. Mustafa bilang pembicaraan santai di rapat tadi akan dibahas secara resmi di Komisi II DPR RI.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan evaluasi sistem pilkada langsung memang menjadi bagian dalam pertemuan. Namun, dalam rapat, hanya dipaparkan sikap setiap partai, tak ada keputusan sama sekali.
"Enggak ada masalah, ini kan dialog, enggak keputusan," ucap Bahtiar.
Wacana evaluasi pilkada langsung digulirkan oleh Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu. Tito menilai pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.
Di depan Komisi II DPR RI, Mantan Kapolri itu menyebut setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya sekitar Rp12 miliar.
Tito lantas berencana mengajak sejumlah pihak untuk menggelar penelitian terhadap pilkada langsung. Kemendagri akan menggunakan penelitian untuk memperbaiki sistem pilkada di Indonesia.(009)